a.
bersama
b.
berkelompok
c.
sendiri
d.
individu
2.
Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah,
yaitu ….
a.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
b.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
c.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
d.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
3.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur
secara konstitusional dalam UUD 1945 ….
a.
Pasal 17
b.
Pasal 18
c.
Pasal 19
d.
Pasal 20
4.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupa-kan
undang-undang mengenai ….
a.
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
b.
otonomi daerah
c.
pemerintahan daerah
d.
kewenangan daerah
5.
Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pe-limpahan
kewewenangan atau pemberian kewenangan dari pemerintah ….
a.
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
b.
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
c.
pemerintah asing kepada pemerintah daerah
d.
pemerintah pusat kepada pemerintah asing
6.
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari
pelaksanaan ….
a.
anarki dalam suatu negara
b.
sosialisasi dalam suatu negara
c.
demokrasi dalam suatu negara
d.
modernisasi dalam suatu negara
7.
Berikut ini yang bukan merupakan bidang
kewenangan pemerintah daerah dalam pe-laksana an otonomi daerah, adalah ….
a.
eksploitasi kekayaan hutan
b.
penataan tata ruang kota
c.
pelaksanaan kegiatan administratif
d.
menetapkan kebijakan moneter
8.
Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi ….
a.
masyarakat setempat
b.
pemerintah pusat
c.
pemerintah asing
d.
presiden bersama DPR
9.
Berikut ini merupakan contoh parti sipasi warga
negara, yaitu ….
a.
beramai-ramai membangun rumah mewah
b.
mengikuti pemilihan umum
c.
membangun jalan tol
d.
memilih pemimpin perusahaan
10.
Akibat yang tidak timbul jika terjadi suatu
ketidak adilan dalam masyarakat adalah ….
a.
meningkatnya tindakan kriminal
b.
sulit mewujudkan kesejahteraan bersama
c.
menambah fakir miskin dan anak terlantar
d.
membatasi persediaan kebutuhan pokokrakyat
11.
Peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi
merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk ….
a.
Tuhan
b.
sosial
c.
individu
d.
kelompok
12.
Gotong royong memiliki manfaat seperti berikut,
kecuali ….
a.
menguntungkan negara
b.
meringankan beban, waktu, dan biaya
c.
meringankan sikap solidaritas serta menumbuh kan
rasa kekeluargaan
d.
mempertinggi ketahanan bersama
13.
Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang
secara tertulis dalam bentuk ….
a.
peraturan adat daerah
b.
peraturan perundang-undangan
c.
peraturan otonomi
d.
peraturan bersama
14.
Lembaga atau orang yang berhak membuat kebijakan
publik, yaitu ….
a.
MPR dan DPR
b.
lurah
c.
kepala keluarga
d.
kepala desa
15.
Pentingnya partisipasi sesuai dengan pelaksanaan
pembangunan dimaksudkan agar ….
a.
pembangunan yang kita rencanakan dapat terlaksana
lebih cepat
b.
dapat mempercepat tercapainya kemak-mur an dan
ketenteraman hidup
c.
dapat menurunkan tingkat kriminalitas di kota
dan di desa
d.
bangsa Indonesia memiliki calon pemimpin handal
di masa depan
16.
Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi
urusan rumah tangga daerah itu disebut asas ….
a.
desentralisasi
b.
sentralisasi
c.
dekonsentrasi
d.
perbantuan
17.
Tidak terdapat perbedaan sifat antara urusan
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan urusan yang diatur oleh
daerah-daerah otonom merupa kan sistem….
a.
otonomi material
b.
otonomi formal
c.
otonomi nyata
d.
otonomi riil
18.
Gotong royong perlu kita laksanakan dalam
kehidupan sehari-hari sebab ….
a.
merupakan kebiasaan suku bangsa
b.
merupakan ciri khas daerah tertentu
c.
dapat mewujudkan ketenangan dalam ling kungan
d.
dapat mewujudkan kesejahteraan bersama
19.
Salah satu bentuk perpaduan atau gabungan antara
sistem otonomi formal dan sistem otonomi materiil melahirkan sistem ….
a.
otonomi material
b.
otonomi formal
c.
otonomi nyata
d.
otonomi riil
20.
Contoh peran serta unsur-unsur dalam kegiatan
pemerintahan adalah ….
a.
menunjukkan kekayaan
b.
membangun hotel-hotel berbintang
c.
bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan
d.
membayar pajak tepat pada waktunya
21.
Kewenangan daerah otonomi untuk dapat mengurus
dan mengaturkepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri disebut .
. .
a.
otonomi daerah
b.
daerah otonom
c.
kewenangan daerah
d.
daerah
22.
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
wilayah tertentu,berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempatberdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah . . . .
a.
otonomi daerah
b.
kewenangan daerah
c.
daerah
d.
daerah otonom
23.
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada
daerah provinsi dalamkedudukannya sebagai . . . .
a.
peraturan daerah otonom
b.
wilayah administrasi
c.
aspek demokrasi
d.
badan otorita
24.
Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada daerahkabupaten dan . . . .
a.
provinsi
b.
wilayah administrasi
c.
daerah otonom
d.
daerah kota
25.
Pelaksanaan otonomi daerah dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No.. . . .
a.
5 Tahun 1998
b.
39 Tahun 1999
c.
9 Tahun 1998
d.
32 Tahun 2004
26.
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah adalah . . . .
a.
kepala daerah dan wakil kepala daerah
b.
kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya
c.
kepala daerah dan perangkat daerah
d.
perangkat daerah lain seperti camat dan lurah
27.
Sejumlah kebijakan publik tertulis dalam . . . .
a.
Pancasila
b.
UUD 1945
c.
Peraturan perundang-undangan
d.
Kebijakan umum
28.
Proses perumusan undang-undang perpajakan yang
melibatkan beberapa pihak, dapat dikategorikan ke dalam bentuk kebijakan publik
. . . .
a.
substantif
b.
distributif
c.
prosedural
d.
liberal
29.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik antara lain . . . .
a.
berusaha meyakinkan pemerintah yang terkait kebijakan
tersebut untuk menyetujuinya
b.
menulis surat kepada wakil rakyat
c.
ikut berdemonstrasi
d.
memberi kesaksian dalam dengar pendapat publik
30.
Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak
berpartisipasi dalam pembuatankebijakan publik, antara lain . . . .
a.
masyarakat harus menerima kebijakan tersebut
apapun resikonya, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan baginya
b.
memungkinkan munculnya
penyelewengan-penyelewengan
c.
masyarakat menjadi apatis/acuh
d.
masyarakat belum bersikap demokratis
31.
Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi
daerah di lingkungansekolah, misalnya. . . .
a.
para siswa dan ketua murid melaksanakan
kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket yang berlaku
b.
siswa membuat silabus mata pelajaran
c.
OSIS menyusun jadwal pelajaran
d.
siswa mengatur keperluan uang dari orang tua
untuk membantupekerjaan orang tuanya
32.
Penataan lingkungan hidup dan fasilitas umum
merupakan salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan . . . .
a.
keluarga
b.
lembaga swadaya masyarakat
c.
masyarakat
d.
sekolah
33.
Yang termasuk pendapatan asli daerah menurut
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ialah . . . .
a.
bagi hasil pajak
b.
pinjaman daerah
c.
pajak daerah
d.
dana alokasi khusus
34.
Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala
pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih . . . .
a.
secara demokratis
b.
secara langsung oleh rakyat
c.
sesuai undang-undang
d.
dicalonkan oleh DPRD I dan II
35.
Seluruh bidang pemerintahan adalah kewenangan
daerah, kecuali. . . .
a.
politik luar negeri, hankam, moneter, fiskal,
dan agama
b.
memilih kepala daerah
c.
membuat peraturan daerah
d.
menetapkan APBD
36.
Contoh pelaksanaan asas medebewind (tugas
pembantuan) ialah . . . .
a.
pelaksanaan transmigrasi, GNOTA, dan KB
b.
pemilihan gubernur
c.
penetapan pajak
d.
penentuan APBD
37.
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerahdiatur dalam . . . .
a.
UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004
b.
UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004
c.
UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004
d.
UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004
38.
Kerja sama antara kepala daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam . . . .
a.
menetapkan peraturan daerah
b.
menetapkan kepala daerah
c.
pengangkatan perangkat daerah
d.
pengaturan terhadap peraturan daerah
39.
Kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat
dalam kepemilikan sumber daya alam, misalnya tampak dalam . . . .
a.
bagi hasil minyak bumi 65% untuk pusat dan 15%
untuk daerah
b.
ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.105 Tahun
2000
c.
daerah tidak memiliki sumber daya alam sama
sekali, karenadiserahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat
d.
dijualnya sumber daya alam kepada pihak asing
40.
Penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan
dengan tujuan dan maksudpemberian otonomi. Pernyataan ini merupakan prinsip
otonomi dalamarti . . . .
a.
seluas-luasnya
b.
bertanggung jawab
c.
nyata
d.
utuh
0 comments:
Post a Comment